Setoran pajak dari sejumlah sektor bisnis utama di Indonesia naik hingga akhir kuartal I-2026 atau tepatnya sampai dengan akhir Maret 2026. Kinerja itu menopang penerimaan pajak hingga 31 Maret 2026 sebesar Rp 394,8 triliun atau tumbuh 20,7% dibanding realisasi pada 31 Maret 2025 yang sebesar Rp 327 triliun.
Di tengah gencarnya kampanye anti-rokok global, seolah ada satu suara yang terus-menerus mengulang: perokok adalah biang kerok kematian dini. Paru-paru yang hitam, angka kematian akibat kanker, serta pusaran penyakit degeneratif seperti jantung dan PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronis) apa penyebabnya? Rokok. Namun, apakah hitam-putih begitu persoalannya?
Menurut Wakil Sekretaris Umum DPN APINDO, Anggana Bunawan acaman terhadap pelaku usaha dan pekerja di IHT. “Industri hasil tembakau merupakan sektor padat karya yang menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, sehingga kebijakan perlu dipertimbangkan secara komprehensif,” ujarnya dalam forum kajian yang digeral Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Minggu (29/3/2026) seperti dilansir kontan.com, Selasa (31/3).
Memasuki persiapan musim tanam tembakau yang diprediksi dimulai antara Maret hingga April, petani tembakau di Temanggung dan DIY was-was dan khawatir. Hal ini tak terlepas dari kepungan dan dorongan regulasi pertembakauan yang berdampak langsung pada sumber penghidupan petani.
Pekebunan tembakau di Indonesia tidak hanya menawarkan ketahanan ekonomi bagi petani. Pekebunan tembakau saat musim tanam dan mendekati panen menawarkan pemandangan yang menarik. Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah (Jateng) misalnya menjadi daerah yang memiliki objek wisata dengan pemandangan sejuk. Salah satunya adalah di Candi Sari, Desa Gedangan, Kecamatan Cepogo.
Indonesia merupakan negara yang memiliki pekebunan yang luas. Perkebunan tembakau misalnya merupakan salah satu perkebunan yang menjadi salah satu pilar ekonomi pedesaan yang sangat penting. Kebanyakan masyarakatnya berkebun tembakau merupakan warisan yang dilakukan turun temurun.
Dari perspektif hukum tata negara, Pakar Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga, Dr Gugun EL Guyanie SH L LM berpendapat wacana pembatasan tar dan nikotin perlu diuji secara serius dari aspek konstitusionalitas dan kewenangan regulasi.
Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menolak keras wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok, penetapan kadar masksimal tar dan nikotin serta larangan penggunaan bahan tambahan pada produk hasil tembakau.
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam perda yang direvisi ini membawa angin segar bagi masyarakat dan meningkatkan perputaran ekonomi. Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Percontohan Sentolo, Yani.
Penyalahgunaan narkoba melalui rokok elektronik atau vape menuai kecaman dari sejumlah asosiasi.Sejumlah asosiasi pun mendukung pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menindak tegas penyalahgunaan narkotika melalui rokok elektronik.
