Ketua Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB), Candra Fajri Ananda, menilai penambahan lapisan baru, khususnya pembentukan Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan 3, berpotensi mendorong struktur cukai rokok ke titik jenuh dan dikhawatirkan beresiko menggerus penerimaan negara.
Rokok kretek dibuat dengan cara diracik secara tradisional. Campuran rokok kretek ini adalah tembakau dan cengkih. Pada masa lampau, rokok kretek dilinting menggunakan kulit jagung kemudian api menjalar di gulungan tembakau. Begitulah rokok kretek di Indonesia bermula.
Adalah Haji Djamhari yang diyakini menciptakan rokok kretek di Indonesia, sosok legendaris yang tinggal di Kota Kudus pada abad ke-19. Ia diyakini sebagai penemu atau peracik pertama kretek
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyampaikan agar legislatif dan eksekutif hendaknya lebih mengutamakan strategi edukasi ketimbang banyaknya pelarangan penjualan produk rokok dalam Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DKI Jakarta.
Tembakau di Indonesia adalah salah satu komoditas yang penting dalam penopang perekonomian yang terhimpit oleh aturan regulasi yang ketat, NTB Lombok menjadikan tembakau sebagai penopang ekonomi rakyat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana akan menambah lapisan tarif cukai hasil tembakau (CHT). Atura penambahan layer tarif CHT ini kemungkinan akan diterbitkan dalam Waktu dekat.
THINKWAY.ID – Dua puluh delapan perwakilan Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Jawa Timur menegaskan penolakan atas pasal – pasal Pengamanan Zat Adiktif di Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan) serta Pengaturan Produk Tembakau dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Penolakan tersebut dituangkan dalam penandatanganan Petisi Petani Tembakau se-Jawa Timur, […]
Saya sampaikan dampaknya secara general, yaitu kehilangan sebesar Rp213 triliun. Tanya ke Pak Prabowo, apakah mau kehilangan Rp213 triliun?” ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho
Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menilai langkah pemerintah yang buru-buru menyelesaikan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan khususnya terkait pengaturan produk tembakau pertanda abai terhadap ekosistem pertembakauan.
Petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Jember menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang melarang setiap orang menjual rokok secara eceran per batang
