Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bogor menuai pro dan kontra. Meski sudah disahkan Perda tersebut menjadi pertanyaan banyak pihak. Pasalnya, walaupun sudah memiliki Perda KTR, Pemerintah Kota Bogor masih mengizinkan penjualan rokok di Kota Bogor. Tidak hanya itu, bahkan Kota Bogor juga menerima pendapatan hasil cukai penjualan tembakau. “Pendapatan itu mengalami peningkatan […]
Read MoreSejumlah aktivis dan pegiat pertembakauan, serta perwakilan perusahaan yang menampung tembakau pabrikan mendatangi kantor DPRD Jember, Kamis (10/10/2019) siang. Kedatangan mereka untuk menyuarakan aspirasi petani melalui rapat dengar pendapat perihal anjloknya harga tembakau. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Kasturi Jember, Abdurrahman mengatakan, saat ini harga tembakau anjlok, harga per kilogramnya hanya berkisar Rp 13.000 untuk jenis […]
Read MoreDewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak rencana Jokowi menaikkan cukai sebesar 23 persen dan harga eceran rokok mencapai 35 persen. Penolakan dilakukan karena kenaikan tersebut mereka nilai terlalu tinggi dan bisa mengancam keberlangsungan industri tembakau serta pengolahannya. Ketua DPP PKB Bidang Ketenagakerjaan dan Migran Dita Indah Sari mengatakan kenaikan cukai rokok yang […]
Read MoreRencana pemerintah menaikan cukai rokok sebesar 23 persen dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35% membuat Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP-RTMM) resah. Mereka khawatir kehilangan pekerjaan ketika pabrik rokok melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), menyusul adanya kenaikan cukai yang diikuti harga rokok. “Dengan kenaikan cukai yang begitu tinggi pada tahun 2020 beserta […]
Read MorePeraturan daerah kawasan tanpa rokok yang ditegakan Pemerintah Kota Bogor disebut-sebut sebagai upaya pengendalian dampak rokok terhadapkesehatan yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, menuai berbagai kritikan dari sejumlah kalangan, terlebih pasca operasi penegakan dengan diberikannya sanksi terhadap belasan perokok yang terjadi beberapa hari lalu. Tanggapan tersebut datang dari […]
Read MoreSekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan menyebut tindakan represif yang dilakukan Pemkot Bogor terhadap belasan perokok yang terjadi beberapa hari lalu sudah melebihi batas. “Kalau yang merokok dikriminalisasi, ya itu sudah melebihi batas. Dan jika itu kemudian berdasarkan perda (peraturan daerah) yang berlaku itu perdanya enggak benar berarti,” Ujar […]
Read MoreKebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23 persen mulai Januari 2020 membuat para pelaku di industri ini resah. Padahal selama kurun waktu tiga tahun terakhir, industri rokok mengalami penurunan 1-2 persen per tahun. Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya Sulami Bahar mengungkapkan penolakan atas kebijakan pemerintah yang pada Jumat (13/9) lalu disampaikan langsung […]
Read MorePengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memprotes keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23 persen. Wakil Ketua Umum PBNU Mochammad Maksum Mahfoedz meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan kenaikan tarif tersebut. Permintaan disampaikan karena kenaikan tarif cukai rokok yang tinggi dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif pada kehidupan petani dan buruh pabrik tembakau. “Jika ada pihak-pihak yang terdzalimi akibat […]
Read MoreAnggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hasim Adnan meminta pemerintah meninjau ulang rencana kenaikan cukai rokok. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai bakal mendatangkan dampak berbahaya lainnya. Diketahui, pemerintah memutuskan akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok sebesar 23 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2020. Dengan begitu, harga jual eceran rokok pun naik menjadi […]
Read MoreGabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) angka bicara mengenai keputusan pemerintah yang menaikan tarif cukai rokok sebesar 23 persen dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35 persen pada 2020. Sebagaimana diketahui, pemerintah mengambil keputusan tersebut karena merasa adanya kepentingan mendesak untuk mengendalikan konsumsi rokok dengan dasar terjadi kenaikan konsumsi pada wanita dan anak, membasmi rokok ilegal dan […]
Read More
