Empat varietas Tembakau Liong dan Genjah asal Kuningan Jawa Barat resmi diakui negara. Pengakuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing petani sekaligus melindungi sumber daya genetik daerah.
Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor Padat Karya kini kian nyata dengan adanya wacana kebijakan pemerintah terhadap pelarangan – pelarangan di Industri Hasil Tembakau (IHT).
Bisakah sebuah aturan teknis tentang tembakau dianggap sah secara ekonomi jika disusun tanpa melibatkan Kementerian Pertanian yang memahami hulu dan Kementerian Ketenagakerjaan yang memahami hilir, lalu hanya bertumpu pada sudut pandang kesehatan?
Luas tanam tembakau di Bojonegoro mengalami kenaikan sekitar 4.770 hektare tahun ini. Yakni, dari total 11.189 hektare luas lahan tembakau pada 2023, meningkat menjadi sekitar 15.959 hektare per Agustus 2024.
Serangan kera liar yang tak kunjung reda di Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan memaksa petani putar haluan.Lahan yang sebelumnya ditanami padi kini mulai dialihkan ke tembakau, tanaman yang dianggap lebih aman dari gangguan satwa liar.
Memasuki persiapan musim tanam tembakau yang diprediksi dimulai antara Maret hingga April, petani tembakau di Temanggung dan DIY was-was dan khawatir. Hal ini tak terlepas dari kepungan dan dorongan regulasi pertembakauan yang berdampak langsung pada sumber penghidupan petani.
Indonesia merupakan negara yang memiliki pekebunan yang luas. Perkebunan tembakau misalnya merupakan salah satu perkebunan yang menjadi salah satu pilar ekonomi pedesaan yang sangat penting. Kebanyakan masyarakatnya berkebun tembakau merupakan warisan yang dilakukan turun temurun.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengungkapkan kegelisahannya dengan wacana pemerintah melalui Kementerin Kesehatan akan menerapkan pengaturan/pembatasan tar dan nikotin pada produk hasil tembakau.
Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menolak keras wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok, penetapan kadar masksimal tar dan nikotin serta larangan penggunaan bahan tambahan pada produk hasil tembakau.
DPP Persaturan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Indonesia (P2RPTI) berkesepatan menyampaikan ‘uneg-uneg’ yang kepada Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena yang melakukan kunjungan ke Pedepokan Ilir-Ilir Sunan Kalijojo Semarang, Minggu 8 Februari 2026.
