THINKWAY.ID – Elemen dari hulu hingga hilir dalam ekosistem pertembakauan, mulai dari petani tembakau, petani cengkeh, pekerja, pabrikan, hingga konsumen, bersatu untuk menjaga keberlangsungan komoditas ini. Mereka menyerukan partisipasi dalam penyusunan regulasi yang mengatur ekosistem pertembakauan. Seruan ini disampaikan dalam acara Halalbihalal Ekosistem Pertembakauan pada Rabu, 8 Mei 2024.
“IHT tetap menjadi penopang ekonomi negara di tengah tantangan global saat ini. Namun, adanya regulasi yang membatasi bahkan mengarah pada pelarangan total mengancam masa depan ekosistem pertembakauan,” ungkap I Ketut Budhyman, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI).
Budhyman menekankan bahwa semua elemen ekosistem pertembakauan mendukung tujuan pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui regulasi yang tepat. “Ada enam juta orang yang bergantung pada ekosistem pertembakauan. Gangguan kecil pun bisa berdampak besar bagi seluruhnya. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah memperhatikan aspirasi kami terkait regulasi ini,” tegasnya.
Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Barat, Suryana, menambahkan bahwa petani tembakau merasa terancam oleh regulasi yang terlalu keras, yang bisa menghancurkan mata pencaharian dan identitas mereka. “Kami patuh pada regulasi, tetapi kami merasa tidak dilindungi oleh pemerintah. Indonesia adalah negara agraris, tetapi kami dihambat untuk bertani dan bercocok tanam, terutama tembakau,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wahyudi, mengungkapkan kekhawatiran atas regulasi yang mematikan industri tembakau secara bertahap. “Meskipun pendapatan negara masih sangat bergantung pada cukai tembakau, regulasi yang terlalu ketat tidak mengurangi jumlah perokok. Sebaliknya, rokok ilegal semakin berkembang, merugikan penerimaan negara,” jelas Benny.
Keresahan yang sama diungkapkan oleh Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero), Sulami Bahar, terutama terkait perusahaan kecil yang terus berjuang. “Kami khawatir perusahaan kecil akan gulung tikar akibat regulasi yang membebani. Kami berharap pemerintah mempertimbangkan situasi ini dengan adil,” pungkasnya.
