Memasuki persiapan musim tanam tembakau yang diprediksi dimulai antara Maret hingga April, petani tembakau di Temanggung dan DIY was-was dan khawatir. Hal ini tak terlepas dari kepungan dan dorongan regulasi pertembakauan yang berdampak langsung pada sumber penghidupan petani.
Indonesia merupakan negara yang memiliki pekebunan yang luas. Perkebunan tembakau misalnya merupakan salah satu perkebunan yang menjadi salah satu pilar ekonomi pedesaan yang sangat penting. Kebanyakan masyarakatnya berkebun tembakau merupakan warisan yang dilakukan turun temurun.
Dari perspektif hukum tata negara, Pakar Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga, Dr Gugun EL Guyanie SH L LM berpendapat wacana pembatasan tar dan nikotin perlu diuji secara serius dari aspek konstitusionalitas dan kewenangan regulasi.
Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menolak keras wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok, penetapan kadar masksimal tar dan nikotin serta larangan penggunaan bahan tambahan pada produk hasil tembakau.
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam perda yang direvisi ini membawa angin segar bagi masyarakat dan meningkatkan perputaran ekonomi. Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Percontohan Sentolo, Yani.
Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melindungi sektor ritel dari indikasi intervensi asing dalam kebijakan seperti Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Ketua Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB), Candra Fajri Ananda, menilai penambahan lapisan baru, khususnya pembentukan Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan 3, berpotensi mendorong struktur cukai rokok ke titik jenuh dan dikhawatirkan beresiko menggerus penerimaan negara.
Sebuah terobosan ilmiah terbaru berhasil mengubah limbah tersebut menjadi material karbon berkualitas tinggi yang mampu menyimpan energi dengan cepat dan tahan lama.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyampaikan agar legislatif dan eksekutif hendaknya lebih mengutamakan strategi edukasi ketimbang banyaknya pelarangan penjualan produk rokok dalam Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DKI Jakarta.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana akan menambah lapisan tarif cukai hasil tembakau (CHT). Atura penambahan layer tarif CHT ini kemungkinan akan diterbitkan dalam Waktu dekat.
