Setoran pajak dari sejumlah sektor bisnis utama di Indonesia naik hingga akhir kuartal I-2026 atau tepatnya sampai dengan akhir Maret 2026. Kinerja itu menopang penerimaan pajak hingga 31 Maret 2026 sebesar Rp 394,8 triliun atau tumbuh 20,7% dibanding realisasi pada 31 Maret 2025 yang sebesar Rp 327 triliun.
Di tengah gencarnya kampanye anti-rokok global, seolah ada satu suara yang terus-menerus mengulang: perokok adalah biang kerok kematian dini. Paru-paru yang hitam, angka kematian akibat kanker, serta pusaran penyakit degeneratif seperti jantung dan PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronis) apa penyebabnya? Rokok. Namun, apakah hitam-putih begitu persoalannya?
Memasuki persiapan musim tanam tembakau yang diprediksi dimulai antara Maret hingga April, petani tembakau di Temanggung dan DIY was-was dan khawatir. Hal ini tak terlepas dari kepungan dan dorongan regulasi pertembakauan yang berdampak langsung pada sumber penghidupan petani.
Indonesia merupakan negara yang memiliki pekebunan yang luas. Perkebunan tembakau misalnya merupakan salah satu perkebunan yang menjadi salah satu pilar ekonomi pedesaan yang sangat penting. Kebanyakan masyarakatnya berkebun tembakau merupakan warisan yang dilakukan turun temurun.
Dari perspektif hukum tata negara, Pakar Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga, Dr Gugun EL Guyanie SH L LM berpendapat wacana pembatasan tar dan nikotin perlu diuji secara serius dari aspek konstitusionalitas dan kewenangan regulasi.
Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menolak keras wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok, penetapan kadar masksimal tar dan nikotin serta larangan penggunaan bahan tambahan pada produk hasil tembakau.
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam perda yang direvisi ini membawa angin segar bagi masyarakat dan meningkatkan perputaran ekonomi. Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Percontohan Sentolo, Yani.
Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melindungi sektor ritel dari indikasi intervensi asing dalam kebijakan seperti Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Ketua Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB), Candra Fajri Ananda, menilai penambahan lapisan baru, khususnya pembentukan Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan 3, berpotensi mendorong struktur cukai rokok ke titik jenuh dan dikhawatirkan beresiko menggerus penerimaan negara.
Sebuah terobosan ilmiah terbaru berhasil mengubah limbah tersebut menjadi material karbon berkualitas tinggi yang mampu menyimpan energi dengan cepat dan tahan lama.
