Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan amanat langsung dari undang-undang kesehatan di Indonesia. Namun Perda KTR ini tidak serta merta dapat diimplementasikan tanpa melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan seperti para pekera di sektor sigaret kretek tangan (SKT) di Bojonegoro, Jawa Timur yang terancam mata pencariannya.
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam perda yang direvisi ini membawa angin segar bagi masyarakat dan meningkatkan perputaran ekonomi. Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Percontohan Sentolo, Yani.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyampaikan agar legislatif dan eksekutif hendaknya lebih mengutamakan strategi edukasi ketimbang banyaknya pelarangan penjualan produk rokok dalam Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DKI Jakarta.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan tanpa Rokok (KTR) yang diusulkan Pemkab Mojokerto menuai kritik tajam berbagai fraksi di DPRD Kabupaten Mojokerto. Raperda baru itu dianggap belum bisa memenuhi landasan sosiologis sebagai syarat pembentukan perda. Demikian terlihat ketika rapat paripurna penyampaian pandangan umum atas raperda usulan pemkab dan raperda inisiatif DPRD di gedung dewan, Rabu (22/01/20120. […]
Rapat paripurna DPRD Kota Depok, Rabu (08/01/2019) lalu menyetujui beberapa Raperda. Salah satunya Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok (KTR). “Iya, kita sudah mengesahkan empat Raperda dan Rancangan Peraturan DPRD Depok. Setelah disahkan, akan dibahas di Pansus (panitia khusus). Itu pun sudah kita bentuk tiga pansus,” […]
Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bogor menuai pro dan kontra. Meski sudah disahkan Perda tersebut menjadi pertanyaan banyak pihak. Pasalnya, walaupun sudah memiliki Perda KTR, Pemerintah Kota Bogor masih mengizinkan penjualan rokok di Kota Bogor. Tidak hanya itu, bahkan Kota Bogor juga menerima pendapatan hasil cukai penjualan tembakau. “Pendapatan itu mengalami peningkatan […]
Peraturan daerah kawasan tanpa rokok yang ditegakan Pemerintah Kota Bogor disebut-sebut sebagai upaya pengendalian dampak rokok terhadapkesehatan yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok, menuai berbagai kritikan dari sejumlah kalangan, terlebih pasca operasi penegakan dengan diberikannya sanksi terhadap belasan perokok yang terjadi beberapa hari lalu. Tanggapan tersebut datang dari […]
Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan menyebut tindakan represif yang dilakukan Pemkot Bogor terhadap belasan perokok yang terjadi beberapa hari lalu sudah melebihi batas. “Kalau yang merokok dikriminalisasi, ya itu sudah melebihi batas. Dan jika itu kemudian berdasarkan perda (peraturan daerah) yang berlaku itu perdanya enggak benar berarti,” Ujar […]
Sejumlah kalangan menyatakan bahwa penyusunan peraturan daerah kawasan tanpa rokok (Perda KTR) seharusnya melibatkan petani tembakau karena mereka merupakan salah satu unsur yang berkepentingan dengan regulasi tersebut. Pengamat sosial dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Budi Rajab mengatakan, penyusunan perda rokok atau KTR tidak hanya menyangkut kepentingan petani tembakau, melainkan ada kepentingan birokrasi dan antarlembaga. “Kalau […]
Meski tembakau memberikan masukan kepada pemerintah pusat maupun daerah lewat cukai, namun keberadaannya selalu dimarjinalkan oleh peraturan. Menurut Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo Siswoyo, tembakau merupakan komoditas yang memiliki rangkaan dari hulu ke hilir. “Ketika ada kebijakan yang kurang berpihak, maka semua rangkaian tersebut akan terdampak, mulai dari petani tembakau, pedagang, pengusaha, dan seterusnya,” […]
