THINKWAY.ID – Rencana pemerintah mengatur batas kadar nikotin dan tar dalam Peraturan Pemerintah No. 28/2024 tentang Kesehatan memicu kekhawatiran keras di kalangan petani tembakau dan cengkih.
Dalam Halaqah Nasional yang digelar Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Direktur P3M, KH. Sarmidi Husna, MA, menegaskan, halaqah yang digelar bukan untuk menolak visi kesehatan nasional.
“Forum ini justru mencari titik temu antara perlindungan kesehatan publik dan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil,” ujar Sarmidi Husna dalam keterangannya, seperti dikutip asianpost.id, Selasa (19/5).
Kekhawatiran utama P3M muncul karena kebijakan terkait tembakau dianggap latah mengikuti standar Eropa tanpa melihat kesiapan varietas lokal dan infrastruktur.
Dampaknya bisa meluas: industri kretek yang menyerap 140 ribu ton cengkih lokal per tahun terancam, dan angka kemiskinan di sentra produksi diprediksi naik,” ujar Sarmidi Husna.
Di sisi lain, perwakilan Kemenko PMK dr. Nancy Dian Anggreni dan Kemenkes dr. Benget Saragih menekankan pembatasan nikotin-tar adalah mandat PP 28/2024 untuk menurunkan beban penyakit tidak menular.
P3M menilai kesehatan masyarakat dan kesejahteraan petani tidak boleh dibenturkan. Forum juga mengingatkan risiko pergeseran pasar ke produk ilegal jika aturan bagi industri legal terlalu berat.
Produk ilegal tidak membayar cukai, tidak tunduk standar, dan justru melemahkan tujuan pengendalian. Sebagai solusi, halaqah mengusulkan tiga pendekatan proporsional.
Pertama, Phased Regulation, yakni penerapan bertahap dengan peta jalan jelas sesuai realitas domestik. Kedua, Regulatory Transition Period, yakni waktu adaptasi cukup bagi petani dan produsen.
Ketiga, Regulatory Sandbox, yakni ruang uji terbatas agar industri bisa menyesuaikan secara bertahap. P3M, yang telah mendampingi petani tembakau 25 tahun, akan menyampaikan rekomendasi ini ke Kemenko PMK, Kemenkes, dan BPOM.
“Tujuannya agar negara hadir melindungi kesehatan tanpa membuat petani kehilangan mata pencaharian akibat regulasi yang tergesa-gesa,” tutup Sarmidi Husna.(*)
Tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional, yakni merupakan sumber pendapatan negara melalui devisa Read more
Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, produksi tembakau di Jawa Timur selama tahun 2010 – 2016 cenderung mengalami penurunan, Read more
Pada sisi bisnis, usaha rokok dibatasi dengan PP No 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Read more
Industri pengolahan hasil tembakau memiliki peranan penting bagi ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung pengembangan Read more
