Gappri tidak setuju dengan rencana revisi PP tersebut, mengingat ketentuan PP yang lama masih relevan dengan kondisi saat ini. Karena itu, Gappri berharap PP 109/2012 tetap dipertahankan karena masih relevan dengan kondisi saat ini.
Revisi ini dinilai tidak tepat, apabila dilakukan pada situasi pandemi COVID-19. Karena akan semakin memperburuk kondisi petani tembakau, yang diketahui tidak sedikit dari mereka adalah bagian dari Nahdliyin.
Budidaya maggot tengah menjadi trend untuk dikembangkan di Indramayu. Maggot dinilai memiliki peluang yang sangat menjanjikan. Para pemuda di Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, contohnya, mendirikan instalasi bio konvensi atau Rumah Maggot yang penggunannya diresmikan pada Jumat, 11 Juni 2021, lalu. Maggot adalah larva dari lalat Black Soldier yang diperoleh dari proses biokonversi Palm […]
Pemerintah menganggap revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan tidak terlalu mendesak dilakukan.
Petani tembakau menilai kretek sebagai salah satu warisan budaya nusantara keberadaannya kian tertekan pelaku industri farmasi global karena dinilai merugikan kesehatan.
Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menyayangkan sikap pemerintah yang tidak memberikan ruang bagi Industri Hasil Tembakau (IHT) untuk berkembang tapi malah dikebiri. Padahal IHT adalah industri yang menyerap tenaga kerja cukup banyak, kontribusinya cukup besar pada negara.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto mengatakan ada keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing terhadap desakan revisi PP tersebut.
Pemerintah berencana menaikkan kembali tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok di tahun depan. Hal ini pun mendapat tanggapan dari pengusaha rokok yang tergabung dalam Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI).
Selain sebagai antisipasi penyebaran Covid-19, vaksinasi diharapkan ikut mendukung proses jual beli tembakau guna meningkatkan perekonomian.
Kendati demikian, kabar baik tersebut tak sebanding dengan dampak kebijakan kenaikan cukai.
