Rencana pembatasan kadar nikotin dan tar dalam rancangan turunan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 menuai penolakan keras dari para petani tambakau. Regulasi tersebut dinilai berpotensi mematikan ekosistem pertanian tembakau lokal, khususnya varietas khas asal Kabupaten Temanggung.
Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor Padat Karya kini kian nyata dengan adanya wacana kebijakan pemerintah terhadap pelarangan – pelarangan di Industri Hasil Tembakau (IHT).
Dari perspektif hukum tata negara, Pakar Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga, Dr Gugun EL Guyanie SH L LM berpendapat wacana pembatasan tar dan nikotin perlu diuji secara serius dari aspek konstitusionalitas dan kewenangan regulasi.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengungkapkan kegelisahannya dengan wacana pemerintah melalui Kementerin Kesehatan akan menerapkan pengaturan/pembatasan tar dan nikotin pada produk hasil tembakau.
