Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin meminta pemerintah mempertimbangkan secara proporsional rencana pengaturan, termasuk pelarangan bahan tambahan dan varian rasa pada produk tembakau.
Sedikitnya ada enam tuntutan kepada pemerintah yang disampaikan 15 komunitas terkait kebijakan yang dinilai dapat mempengharuhi keberlangsungan IHT. Kebijakan pemerintah mengancam mata pencaharian masayrakat di ekosistem pertembakauan yang bergantung pada sektor itu.
Kementerian Perindustrian RI menyatakan maraknya peredaran rokok ilegal memberikan pukulan serius bagi Industri Hasil Tembakau (IHT) yang berdampak pada menurunnya penerimaan negara.
Pelaku industri hasil tembakau (IHT) berharap pemerintah tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada tahun ini, di tengah tekanan daya beli masyarakat dan maraknya rokok ilegal.
“Rencana kebijakan larangan bahan tambahan serta pembatasan tar nikotin akan mematikan keunikan kretek yang sangat bergantung pada tembakau dan cengkeh dalam negeri,”
Empat varietas Tembakau Liong dan Genjah asal Kuningan Jawa Barat resmi diakui negara. Pengakuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing petani sekaligus melindungi sumber daya genetik daerah.
Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor Padat Karya kini kian nyata dengan adanya wacana kebijakan pemerintah terhadap pelarangan – pelarangan di Industri Hasil Tembakau (IHT).
Bisakah sebuah aturan teknis tentang tembakau dianggap sah secara ekonomi jika disusun tanpa melibatkan Kementerian Pertanian yang memahami hulu dan Kementerian Ketenagakerjaan yang memahami hilir, lalu hanya bertumpu pada sudut pandang kesehatan?
Akibat rokok ilegal, negara terus mengalami kerugian. Tidak tanggung – tanggung, kerugian mencapai Rp 25 Triliun per tahun. Pemerintah sendiri mengakui peredaran rokok ilegal menjadi perhatian serius.
Setoran pajak dari sejumlah sektor bisnis utama di Indonesia naik hingga akhir kuartal I-2026 atau tepatnya sampai dengan akhir Maret 2026. Kinerja itu menopang penerimaan pajak hingga 31 Maret 2026 sebesar Rp 394,8 triliun atau tumbuh 20,7% dibanding realisasi pada 31 Maret 2025 yang sebesar Rp 327 triliun.
