THINKWAY.ID – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melindungi sektor ritel dari indikasi intervensi asing dalam kebijakan seperti Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turut melibatkan dan mengakomodir pihak terkait pertembakauan termasuk pedagang kecil sebelum merancang dan melakukan fasilitasi hingga implementasi regulasi pertembakauan.
“Semuanya harus duduk dalam satu meja, diakomodir aspirasi dan masukannya, termasuk mengkaji dampak atas peraturan tersebut. Ini demi menjaga ketahanan ekonomi kita,” kata Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI Ali Mahsun di Jakarta, seperti dilansir antaranews, Jumat 30 Januari 2026.
Baca juga: https://thinkway.id/banyak-pelarangan-penjualan-rokok-aprido-minta-strategi-edukasi-yang-diutamakan/
Hal ini ia sampaikan menyusul pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam “Asia Pacific Cities for Health and Development (APCAT) Summit 2026” yang secara terbuka mendorong para kepala daerah untuk mengambil langkah pengendalian terhadap industri tembakau.
Menurut Ali, tembakau selama ini menjadi penopang mata pencaharian bagi jutaan pedagang kecil, kopi keliling, pedagang asongan, pedagang kaki lima (PKL) di pasar, pusat keramaian serta 1,1 juta warung kelontong.
Demi keberlangsungan mata pencaharian jutaan pedagang kecil, pembuatan peraturan, baik level nasional maupun daerah maka harus adil, seimbang dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Baca Juga: https://thinkway.id/asosiasi-minta-dilibatkan-dprd-pekanbaru-proses-pembuatan-perda-ktr/
Ali juga mengingatkan pentingnya peraturan daerah yang berkaitan dengan pertembakauan disusun sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum APRINDO Pusat Dia berharap jangan ada peraturan yang memberatkan. Dorongan peraturan pertembakauan yang dibahas dalam APCAT Summit 2026 ini sangat menekan dan tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia.
“Kami akan buat surat terbuka dan sampaikan ke Presiden untuk memohon perlindungan,” kata John.John Ferry menyoroti pentingnya kepastian hukum dan peraturan yang implementatif bagi pelaku usaha.
Tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional, yakni merupakan sumber pendapatan negara melalui devisa Read more
Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, produksi tembakau di Jawa Timur selama tahun 2010 – 2016 cenderung mengalami penurunan, Read more
Pada sisi bisnis, usaha rokok dibatasi dengan PP No 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Read more
Industri pengolahan hasil tembakau memiliki peranan penting bagi ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung pengembangan Read more
