Dampak Negatif RPP Kesehatan menyulitkan tidak hanya petani tembakau akibat kenaikan pajak rokok tiap tahun, namun juga mengakibatkan penurunan harga tembakau.
PTPN I Regional 4 bertekad untuk memperluas areal tanam tembakau berkualitas ekspor hingga mencapai 750 hektare pada musim tanam 2024, meningkat 75 hektar dari musim sebelumnya.
Petani tembakau Filipina meminta pemerintah mereka untuk membela mata pencaharian mereka di 10th Conference of the Parties (COP10) Konvensi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), yang dijadwalkan berlangsung pada 5-10 Februari di Panama.
Ali Mahsum Atmo, Ketua APKL dan KERIS, menyerukan agar pemerintah tidak menyetujui RPP Kesehatan dengan larangan penjualan rokok dan pemajangan produk tembakau. Dampaknya bisa merugikan pedagang kaki lima dan ekonomi nasional.
Sebanyak 31 kelompok tani tembakau di Kecamatan Kretek secara kompak mengubah strategi penjualan mereka dengan memperkenalkan tembakau lembutan di pasaran lokal.
Para petani di Pulau Bawean Gresik sedang fokus pada pengembangan pertanian tembakau, khususnya di Desa Gelam, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean.
Kajian INDEF mengungkap dampak aturan produk tembakau dalam RPP Kesehatan itu negatif bagi ekonomi Indonesia.
Pemerintah tengah merencanakan pelarangan penjualan rokok secara eceran, dikenal sebagai rokok ketengan, dan juga melarang pemajangan produk tembakau.
Kontribusi SKT Sebagai Segmen yang Padat Karya terhadap Serapan Tenaga Kerja di Sektor Formal dan Kesejahteraan para Tenaga Kerja di Dalamnya
Produsen khawatir dengan dampak aturan RPP Kesehatan pada industri rokok. Mereka meminta pemerintah untuk memisahkan regulasi tembakau dan mencari solusi untuk menjaga keberlangsungan ekonomi.
