Para pengusaha rokok menolak aturan yang melarang iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau, termasuk rokok. Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi, menyatakan bahwa larangan ini dapat merugikan industri rokok secara signifikan.

Kenaikan pajak rokok yang akan disertai dengan peningkatan cukai pada tahun depan menjadi tantangan berat bagi pengusaha, konsumen, dan pelaku industri, termasuk para pekerja dan petani tembakau.

Ratusan petani di Bondowoso menyambut dengan antusias musim tanam tembakau tahun ini. Prediksi iklim kemarau basah yang akan berlangsung pada periode musim ini, membuat para petani semangat menanam benih Maesan, varietas unggul tembakau Bondowoso.

Media digital di Indonesia menghadapi tantangan besar dengan adanya penerapan larangan iklan produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang segera disahkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Selepas masa pandemi COVID-19, ekosistem pertembakauan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang menonjol adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang dikhawatirkan dapat mengganggu iklim ekosistem pertembakauan.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti pemilik warung, merasa khawatir dengan rencana pengaturan produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan sedang menjadi perbincangan serius di ekosistem pertembakauan. Dampak RPP Kesehatan langsung dirasakan oleh produksi industri tembakau sehingga mengkhawatirkan keberlangsungan tenaga kerja di ekosistem pertembakauan.

Dewan Periklanan Indonesia (DPI) bersama asosiasi industri kreatif lainnya meminta agar dilibatkan dalam pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023.