Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) mengadakan diskusi mengenai rencana pengesahan Peraturan Pemerintah yang melibatkan ekosistem pertembakauan merupakan turunan dari UU 17 tahun 2023.
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memulai uji coba penanaman tembakau sebagai alternatif pada lahan yang kurang produktif.
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pangandaran berencana membangun Pusat Industri Tembakau. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran, Tedi Garnida, menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 30 hektare dari 80 hektare lahan potensial di Pangandaran yang ditanami tembakau.
Para pengusaha rokok menolak aturan yang melarang iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau, termasuk rokok. Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi, menyatakan bahwa larangan ini dapat merugikan industri rokok secara signifikan.
Kenaikan pajak rokok yang akan disertai dengan peningkatan cukai pada tahun depan menjadi tantangan berat bagi pengusaha, konsumen, dan pelaku industri, termasuk para pekerja dan petani tembakau.
Ratusan petani di Bondowoso menyambut dengan antusias musim tanam tembakau tahun ini. Prediksi iklim kemarau basah yang akan berlangsung pada periode musim ini, membuat para petani semangat menanam benih Maesan, varietas unggul tembakau Bondowoso.
Media digital di Indonesia menghadapi tantangan besar dengan adanya penerapan larangan iklan produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang segera disahkan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Selepas masa pandemi COVID-19, ekosistem pertembakauan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang menonjol adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang dikhawatirkan dapat mengganggu iklim ekosistem pertembakauan.
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti pemilik warung, merasa khawatir dengan rencana pengaturan produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.
