DPR : Revisi Aturan Rokok Tidak Berpihak Pada Petani
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai keputusan merevisi aturan rokok dinilai sejumlah pihak kurang tepat. Di satu sisi, perang melawan Covid-19 belum usai.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai keputusan merevisi aturan rokok dinilai sejumlah pihak kurang tepat. Di satu sisi, perang melawan Covid-19 belum usai.
Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) menanggapi kontroversi rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Ketua GAPRINDO, Benny Wachjudi mengatakan, pihaknya setuju dan mendukung target Pemerintah untuk menurunkan angka prevalensi merokok anak. Meski begitu, revisi Peraturan dinilai bukalah sebuah jalan keluar yang […]
Pengunjung dapat menikmati kesejukan dan keindahan hamparan hijau tanaman tembakau. Pada Maret hingga September, tembakau akan menjadi tanaman yang menjadi andalan perkebunan di wilayah Cepogo, termasuk di Gedangan.
Oleh karena itu terkait revisi PP 109, bentuk kehadiran negara harus memberikan rasa adil serta kepastian hukum kepada rakyatnya demi meningkatkan kesejahteraan petani tembakau.
Hampir setiap bagian dari tembakau, kecuali bijinya, mengandung nikotin, tetapi konsentrasinya berbeda-beda tergantung faktor spesies, jenis tanah, dan kondisi cuaca di mana tanaman tersebut tumbuh. Konsentrasi nikotin meningkat seiring bertambahnya usia tembakau.
Selain areal, produksi tembakau juga terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2017 tercatat sebesar 180 ribu ton, kemudian meningkat menjadi 216 ribu ton.
Tembakau akan tumbuh sembari terus membentuk virus corona untuk melatih sistem kekebalan dan mengenalinya dan meningkatkan respon kekebalan tubuh.
Sumbangan industri hasil tembakau di tanah air terhadap keuangan negara khususnya cukai jauh lebih besar dari pada sumbangan deviden perusahaan milik negara badan usaha milik negara sebelum masa pandemic Covid 19. Sudah sepantasnya Industri Hasil Tembakau nasional mendapat perlindungan Pemerintah
Dalam menjalankan bisnisnya, pada 1934 ia mempekerjakan 10 ribu buruh. Sebelumnya, ia hanya menitipkan pengerjaan itu ke sejumlah pengrajin di kampung-kampung. Namun, karena kualitasnya kurang baik, maka ia pun membangun pabrik di daerah Jati, Kudus.
Dari ratusan regulasi tersebut, beberapa aturan yang menekan petani tembakau yaitu Peraturan Pemerintah nomor 18/2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012.