Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan amanat langsung dari undang-undang kesehatan di Indonesia. Namun Perda KTR ini tidak serta merta dapat diimplementasikan tanpa melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan seperti para pekera di sektor sigaret kretek tangan (SKT) di Bojonegoro, Jawa Timur yang terancam mata pencariannya.
Dari perspektif hukum tata negara, Pakar Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga, Dr Gugun EL Guyanie SH L LM berpendapat wacana pembatasan tar dan nikotin perlu diuji secara serius dari aspek konstitusionalitas dan kewenangan regulasi.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS, menyatakan ketidakpuasan atas RPMK yang dinilai tidak mengakomodir masukan dari tenaga kerja.
Industri SKT berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja karena merupakan industri padat karya dan memiliki keterkaitan sektor hulu hingga ke hilir yang sangat erat dalam penyerapan produksi tembakau lokal dengan melibatkan lebih dari 300.000 petani tembakau dan cengkih.
Pemerintah resmi menaikkan Tarif Cukai rokok, rata-rata 10% untuk 2023-2024. Khusus untuk kategori Sigaret Kretek Tangan (SKT), angkanya sebesar 5%. SKT sangat identik dan lekat dengan budaya Indonesia. Selain imbasnya pada kesejahteraan pekerja SKT, kenaikan tesebut dikhawatirkan akan mengikis kretek sebagai salah satu warisan budaya Indonesia.
Sejumlah karyawan melakukan proses pelintingan rokok di area sigaret kretek tangan (SKT) di PT Gelora Djaja di Surabaya, Jawa Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat Related Posts Main Layangan, Cara Petani Tembakau Minta Hujan Warga Desa Kotanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, ramai-ramai lomba bermain layang-layang raksasa. Permainan layang-layang raksasa ini diberi nama Toancak. Tradisi ini Read more […]
