Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyampaikan agar legislatif dan eksekutif hendaknya lebih mengutamakan strategi edukasi ketimbang banyaknya pelarangan penjualan produk rokok dalam Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DKI Jakarta.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N. Mandey, mengatakan sebagai sektor hilir, sektor tembakau yang telah berkontribusi besar bagi pendapatan usaha ritel sampai PDB, sehingga imbas hilangnya pendapatan pelaku usaha dengan adanya PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes perlu dimitigasi baik-baik oleh pemerintah.
Jika larangan penjualan rokok ini diberlakukan, maka akan berdampak signifikan terhadap pendapatan peritel. Ia memperkirakan kerugian bisa mencapai Rp 21 triliun per tahun.
Pemerintah resmi melarang penjualan rokok secara eceran dan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan. Lalu, bagaimana implementasinya?
