Dari perspektif hukum tata negara, Pakar Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga, Dr Gugun EL Guyanie SH L LM berpendapat wacana pembatasan tar dan nikotin perlu diuji secara serius dari aspek konstitusionalitas dan kewenangan regulasi.
Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menolak keras wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok, penetapan kadar masksimal tar dan nikotin serta larangan penggunaan bahan tambahan pada produk hasil tembakau.
Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menilai langkah pemerintah yang buru-buru menyelesaikan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan khususnya terkait pengaturan produk tembakau pertanda abai terhadap ekosistem pertembakauan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS, menyatakan ketidakpuasan atas RPMK yang dinilai tidak mengakomodir masukan dari tenaga kerja.
Industri SKT berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja karena merupakan industri padat karya dan memiliki keterkaitan sektor hulu hingga ke hilir yang sangat erat dalam penyerapan produksi tembakau lokal dengan melibatkan lebih dari 300.000 petani tembakau dan cengkih.
Dengan menggunakan pajak besar dari warga kelas atas, NPF ingin pajak kelas pekerja bisa turun.
Menjaga keberlangsungan kretek sama dengan menjaga nasib ekonomi tulang-punggung keluarga yang kebetulan dari sektor industri kretek
