Menaikkan Tarif CHT di Tengah Pemulihan Ekonomi Dinilai Tidak Tepat
Langkah pemerintah untuk menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada tahun 2022 di tengah proses pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 dinilai tidak tepat.
Langkah pemerintah untuk menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada tahun 2022 di tengah proses pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 dinilai tidak tepat.
Desakan buruh agar pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2022 terus menguat di berbagai daerah. Mereka menilai, kenaikan tarif CHT hanya akan menyengsarakan para buruh yang bekerja di pabrikan rokok.
Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), mewakili suara konsumen menyebutkan kenaikan cukai rokok akan berdampak pada konsumen (perokok).
Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2022 dinilai mencekik industri hasil tembakau (IHT) dan para pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir, termasuk petani tembakau dan cengkih, serta para tenaga kerja pabrik. Terlebih, kenaikan dilakukan ketika IHT masih berupaya pulih akibat dampak pandemi Covid-19 dan kenaikan tarif cukai tinggi pada 2021. “Petani tembakau […]
Menyiasati harga rokok yang terus meningkat sebagai akibat dari kenaikan cukai, konsumen tentunya akan bersikap lebih cerdas. Dibanding merogoh kocek lebih dalam, konsumen justru akan berusaha mencari alternatif rokok yang lebih murah sebagai strategi menghadapi harga rokok yang makin tinggi, termasuk kemungkinan beralih ke rokok ilegal. “Konsumen akan mencari lalu memilih rokok-rokok harga lebih murah, […]
Pemerintah berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2022, di mana terdapat berbagai pertimbangan dari kenaikan tersebut. Namun, sejumlah kalangan menilai kenaikan ini akan menambah beban petani tembakau.
Apabila pemerintah makin menekan industri tembakau, dampaknya akan sangat berkebalikan dengan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi yang kini tengah dijalankan.
Rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang akan dilakukan pemerintah pada tahun depan membuat pedagang dan koperasi ritel ketar-ketir, mengingat saat ini omzet pelaku usaha anjlok hingga 50% akibat pandemi yang melemahkan daya beli konsumen. Seperti yang diutarakan Trihadi Prabowo, pemilik Toko Budi Ayu, di Kawasan Jakarta Timur. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya merasakan daya beli […]
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai keputusan merevisi aturan rokok dinilai sejumlah pihak kurang tepat. Di satu sisi, perang melawan Covid-19 belum usai.
Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) menanggapi kontroversi rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Ketua GAPRINDO, Benny Wachjudi mengatakan, pihaknya setuju dan mendukung target Pemerintah untuk menurunkan angka prevalensi merokok anak. Meski begitu, revisi Peraturan dinilai bukalah sebuah jalan keluar yang […]