Pemerintah menganggap revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan tidak terlalu mendesak dilakukan.
Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menyayangkan sikap pemerintah yang tidak memberikan ruang bagi Industri Hasil Tembakau (IHT) untuk berkembang tapi malah dikebiri. Padahal IHT adalah industri yang menyerap tenaga kerja cukup banyak, kontribusinya cukup besar pada negara.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto mengatakan ada keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing terhadap desakan revisi PP tersebut.
Selain sebagai antisipasi penyebaran Covid-19, vaksinasi diharapkan ikut mendukung proses jual beli tembakau guna meningkatkan perekonomian.
Kendati demikian, kabar baik tersebut tak sebanding dengan dampak kebijakan kenaikan cukai.
Oleh karena itu terkait revisi PP 109, bentuk kehadiran negara harus memberikan rasa adil serta kepastian hukum kepada rakyatnya demi meningkatkan kesejahteraan petani tembakau.
Kenaikan cukai telah membuat kondisi Industri Hasil Tembakau (IHT) semakin tertekan dan tidak menentu. Kondisi ini jelas berdampak kepada kesejahteraan para pekerja yang terlibat dalam sektor industri ini.
Salah satu perjanjian yang terus menggerus hajat hidup petani tembakau adalah FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). Perjanjian tersebut berupaya hadir tidak hanya merisak melainkan juga mengendalikan tembakau.
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diusulkan dialokasikan membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19.
Industri hasil tembakau selalu diklaim sebagai penyebab kematian terbesar menurut hasil riset yang dilakukan oleh kelompok anti tembakau, namun di sisi lainnya pemerintah juga menggunakan penerimaan cukai untuk kepentingan kesehatan.
