PPKM level 1-4 yang akan berakhir, Senin 2 Agustus 2021 disambut baik oleh para petani tembakau di Kampung Bako, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Sebab, selama PPKM para petani mengalami kerugian hingga 50 persen.
Industri hasil tembakau (IHT) dinilai sebagai salah satu sektor yang harus mendapatkan perlindungan di tengah tekanan pandemi COVID-19 gelombang kedua dan dampak dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Penerimaan cukai hingga semester I-2021 mencapai Rp 91, 3 triliun. Dari penerimaan tersebut, cukai hasil tembakau menjadi kontributor terbesar, yaitu mencapai 96,9 persen atau setara Rp 88,54 triliun dari keseluruhan perolehan cukai semester I-2021.
Setiap kali petani menanam tembakau pada musim kemarau akan mendatangkan keuntungan. Mengingat tanaman tembakau untuk serapan airnya cukup rendah. Jika terjadi cuaca yang tidak menentu akan menjadi kendala tersendiri bagi petani tembakau.
Pada PPKM Darurat, pekerja atau buruh pabrik Industri Hasil Tembakau (IHT) menyesuaikan jam operasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Bupati Temanggung M Al Khadziq menolak Rencana Pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Bupati Al Khadziq menyatakan rencana revisi tersebut dapat merugikan petani tembakau. “Pemkab Temanggung memohon kepada pemerintah pusat agar revisi PP 109/2012 kalau bisa dibatalkan dulu, karena […]
Pengunjung dapat menikmati kesejukan dan keindahan hamparan hijau tanaman tembakau. Pada Maret hingga September, tembakau akan menjadi tanaman yang menjadi andalan perkebunan di wilayah Cepogo, termasuk di Gedangan.
Ketua Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM-SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Waljid Budi Lestarianto menegaskan bahwa pihaknya menolak rencana pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 109 Tahun 2012
Kementerian Pertanian akan mengusulkan kepada kementerian terkait agar wacana revisi PP 109/2012 tersebut untuk dipertimbangkan kembali.
Direktorat Jenderal Bea Cukai melalui Bea Cukai Purwakarta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang merealisasikan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) berupa pembangunan Rumah Sakit Paru Karawang.
