Kadin Sarankan Pemerintah Beri Insentif Petani Tembakau

Kadin Sarankan Pemerintah Beri Insentif Petani Tembakau

Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan, Ajib Hamdani, menyarankan pemerintah untuk memberikan insentif kepada petani tembakau seiring dengan kenaikan cukai rokok pada 2022.

Insentif itu, menurutnya, diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan azas keadilan kesejahteraan petani tembakau.

“Pemerintah seharusnya memberikan kebijakan pendukung, misalnya dalam bentuk insentif moneter,” kata Ajib kepada IDN Times, Selasa 4 Desember 2021.

Ajib mengusulkan setidaknya pemerintah memberikan dua insentif kepada petani tembakau.

Insentif pertama yang harus diberikan kepada petani tembakau, bagi Ajib, adalah dukungan jaminan atas pemberian kredit.

Ajib, yang juga Dewan Pakar dan Ketua Satgas Ekonomi DPP Pemuda Tani HKTI ini, mengatakan para petani tembakau di lapangan, menghadapi masalah yang klasik, yaitu kesulitan mendapat akses dana perbankan.

“Pemerintah bisa mengalokasikan dana, sebagai premi atas kredit yang akan dikucurkan oleh perbankan kepada para petani tembakau. Sehingga, para petani tidak diharuskan memberikan jaminan ketika membutuhkan kredit perbankan,” kata Ajib.

Selain itu, literasi keuangan yang masih rendah, dan kesiapan kebutuhan jaminan harus dijembatani oleh pemerintah.

Insentif yang kedua adalah berupa pemberian bunga yang murah yang menjadi kebutuhan para petani. Ajib mencontohkan seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurutnya, harus ada alokasi khusus KUR buat para petani tembakau.

Dia mengilustrasikan, ketika dibutuhkan kredit perbankan sebesar Rp50 triliun, maka pemerintah cukup mengalokasikan dana penjaminan sebesar Rp2,5 triliun dengan asumsi nilai premi lima persen dan subsidi bunga KUR sebesar Rp3,5 triliun, dengan asumsi subsidi bunga sebesar tujuh persen selisih bunga KUR dengan bunga komersial.

“Dengan pola kebijakan insentif ini, maka petani akan mendapat dana yang mudah dan murah,” ujar Ajib.

Ajib mengatakan, ketika pemerintah bisa secara konsisten memberikan kebijakan disinsentif dan insentif secara berimbang, maka kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan para petani. Nantinya, itu bisa diukur dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP).

“Dengan melihat begitu strategisnya kontribusi masyakarat terhadap penerimaan cukai tembakau, sudah selayaknya pemerintah juga memberikan insentif agar terjadi peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha, terutama di hulu, untuk para petani,” katanya. (sumber berita: idntimes).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.