APCI dan KNPK Menolak Wacana Pembatasan Tar dan Nikotin, Berharap Kemenkes Lebih Bijaksana

THINKWAY.ID – Asosiasi petani cengkih dan kelompok pelestari kretek menolak wacana pemerintah terkait pembatasan kadar nikotin dan tar pada produk tembakau, dengan alasan kebijakan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh bahan baku lokal.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) I Ketut Budhyman mengatakan cengkih sebagai komponen utama kretek secara alami memengaruhi kadar nikotin dan tar pada produk akhir, sehingga sulit memenuhi batasan yang mungkin ditetapkan pemerintah.

“Pembatasan nikotin dan tar pasti tidak dapat kami penuhi dan kalau dipaksakan keberadaan kretek pasti terancam,” ujar Budhyman dalam keterangannya, dikutip bisnis.com, Selasa (12/5).

Budhyman juga menilai regulasi pertembakauan di Indonesia cenderung mengikuti agenda organisasi asing tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan karakteristik industri domestik.

“Regulasi tentang rokok sering kali mengabaikan national interest dan sulit dieksekusi karena cenderung sepihak. Kami berharap Kemenkes lebih arif bijaksana dan tidak memaksakan kehendak,” katanya.

Penolakan serupa disampaikan Juru Bicara Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Alfianaja Maulana. Dia mengatakan tembakau lokal dari berbagai daerah di Indonesia memiliki kandungan nikotin yang relatif tinggi sehingga sulit diseragamkan dengan batasan tertentu.

“Kami KNPK jelas menolak pembatasan tar dan nikotin yang baru dengan alasan akan mematikan industri kretek nasional. Karena industri kretek kita tidak bisa dibatasi dengan 1 mg nikotin dan 10 mg tar,” tegasnya.

Alfianaja mengklaim sedikitnya 6 juta orang terlibat dalam rantai pasok industri hasil tembakau, mulai dari petani, buruh pabrik, hingga pelaku usaha kecil di tingkat ritel.

Sektor ini juga diklaim menjadi salah satu sumber penerimaan negara melalui cukai yang nilainya disebut konsisten di atas Rp200 triliun dalam lima tahun terakhir.

Dia juga memperingatkan bahwa perubahan cita rasa produk kretek akibat pembatasan nikotin dan tar berpotensi mendorong konsumen beralih ke produk ilegal. “Kondisi tersebut pada akhirnya akan mengancam penerimaan negara serta memicu potensi pemutusan hubungan kerja massal di sektor terkait,” pungkasnya.(*)