Minat petani di Temanggung, Jawa Tengah, untuk menanam tembakau pada tahun 2025 masih cukup tinggi. Di mana, luas lahan tanaman tembakau masa tanam tahun ini mencapai sekitar 14.000 hektare. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung Sumarno mengatakan, kondisi kemarau basah tahun ini tidak berpengaruh terhadap minat petani […]
THINKWAY.ID – Dua puluh delapan perwakilan Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Jawa Timur menegaskan penolakan atas pasal – pasal Pengamanan Zat Adiktif di Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan) serta Pengaturan Produk Tembakau dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Penolakan tersebut dituangkan dalam penandatanganan Petisi Petani Tembakau se-Jawa Timur, […]
Penulis : Muchamad Aly Reza (Mojok.co) THINKWAY.ID – Arus deras penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes) tentang Pengamanan Produk Tembakau masih terjadi. Setelah beberapa kementerian dan asosiasi seperti Kemendag, Kemenperin, GAPPRI, GAPRINDO, hingga INDEF mengajukan keberatan terhadap Kemenkes, kini berbagai akademisi di beberapa universitas bersuara. Mereka turut menyoroti bahwa Rancangan Permenkes tentang Pengamanan Produk […]
Saya sampaikan dampaknya secara general, yaitu kehilangan sebesar Rp213 triliun. Tanya ke Pak Prabowo, apakah mau kehilangan Rp213 triliun?” ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho
Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menilai langkah pemerintah yang buru-buru menyelesaikan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan khususnya terkait pengaturan produk tembakau pertanda abai terhadap ekosistem pertembakauan.
Petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Jember menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang melarang setiap orang menjual rokok secara eceran per batang
Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) menyerahkan permohonan perlindungan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) dari pasal-pasal pengaturan penjualan produk tembakau yang mengancam keberlangsungan mata pencaharian pedagang. RPMK tersebut diketahui memuat ketentuan kemasan rokok polos tanpa merek untuk diberlakukan
Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, menyatakan bahwa keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan CHT pada 2025 adalah langkah yang baik, namun ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diikuti dengan lonjakan tarif di tahun berikutnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N. Mandey, mengatakan sebagai sektor hilir, sektor tembakau yang telah berkontribusi besar bagi pendapatan usaha ritel sampai PDB, sehingga imbas hilangnya pendapatan pelaku usaha dengan adanya PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes perlu dimitigasi baik-baik oleh pemerintah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS, menyatakan ketidakpuasan atas RPMK yang dinilai tidak mengakomodir masukan dari tenaga kerja.
