Mukim sebagai entitas masyarakat adat Aceh telah diakui keberadaannya oleh negara melalui Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada Bab XV tentang Mukim dan Gampong dalam Undang-Undang tersebut termaktub bahwa mukim dan gampong mempunyai wewenang dan tugas mengurus sumber kekayaan alam wilayahnya. Secara berjenjang sistem pengelolaan wilayah di Aceh, meliputi: Gubernur (Tingkat Propinsi), […]