TEMANGGUNG – Masa panen tembakau sudah di depan mata. Para petani tembakau menantikan kepastian adanya serapan hasil panennya di tengah pandemi virus corona yang masih berlangung. Tak ada tumpuan lain selain “menghabiskan” hasil meladangnya yang ditanam selama ini.
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo mengemukakan, meski panen sudah dekat, namun para petani tembakau masih resah karena khawatir hasil panennya tidak terserap oleh pabrikan.
Selama menanam, kata Budidoyo, petani tak hentinya berjuang menjaga tembakau dan menyiapkannya sebagai salah satu tanaman dengan kualitas terbaik yang akan dimanfaatkan di banyak lini.
Kini, memasuki masa panen, petani berharap kepada para stakeholder mulai dari pemerintah hingga pabrikan, dapat ikut membantu dan memfasilitasi terwujudnya perniagaan yang adil sehingga kesejahteraan petani terutama dalam menghadapi pandemi menjadi lebih baik.
Menurut Budidoyo, untuk mewujudkan tata niaga yang adil bagi kesejahteraan petani tembakau dan terciptanya kolaborasi antarstakeholder, di industri hasil tembakau (IHT).
“Tembakau memberi sumbangsih yang luar biasa terhadap penerimaan negara, tenaga kerja, dan terhadap kesejahteraan petani. Selanjutnya dengan kolaborasi stakeholder, pabrikan, seluruh pelaku usaha, petani dan industri dapat memiliki ketahanan menghadapi pandemi,” ujar Budidoyo saat diskusi Webinar Tobacco Series dnegan tema Mendorong Sinergitas Stakeholder Tembakau Kala Musim Panen di Tengah Pandemi Covid-19 belum lama ini.
Kerjasama dan kolaborasi semua pihak baik dengan pabrikan dan dukungan pemerintah, lanjut Budidoyo, diperlukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini.
“Program kemitraan dapat menjadi sarana yang baik untuk memfasilitasi hal ini,” kata dia.
Budidoyo menegaskan, ketika industri hasil tembakau secara nyata memberikan kontribusi bagi petani dan negara, harapannya pemerintah juga dapat memberikan insentif sehingga industri ini dapat semakin eksis.
“Petani optimistis tembakau masih dapat diandalkan. Dengan kepastian jumlah serapan dari pabrikan, kepastian harga, pemerintah yang mengatur regulasi secara fair, dan semua pelaku usaha mendapatkan porsi yang proporsional, maka tembakau semakin eksis ke depannya,” ujarnya.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Soeseno menambahkan, pentingnya dukungan pemerintah terhadap program kemitraan tembakau. Saat ini program Kemitraan budidaya tembakau sudah dijalankan secara mandiri oleh beberapa perusahaan.
Metode kemitraan itu bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dengan beberapa perusahaan memilih untuk kemitraan langsung dan beberapa melakukan kemitraan melalui pemasok tembakau yang memiliki footprint luas di Indonesia.
“Harapannya, program Kemitraan yang sudah berjalan baik saat ini bisa diteruskan dan mendapat dukungan dari Pemerintah. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani juga harus terus didorong implementasinya,” papar Soeseno.
Sebagai penutup, Budidoyo berharap Pemerintah dapat terus mendukung kelangsungan IHT utamanya melalui pembuatan kebijakan yang adil, salah satunya kebijakan kenaikan cukai yang terprediksi tidak seperti tahun 2019 dimana cukai tidak naik tetapi di tahun 2020 naik sangat tinggi mencapai 23%.
Kebijakan cukai di tahun 2021 hendaknya mengikuti kemampuan industri dan perkembangan ekonomi Indonesia.
