Sejumlah asosiasi dalam Dewan Periklanan Indonesia (DPI) menyoroti pasal terkait larangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau. Aturan ini termaktub dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang merupakan implementasi dari Undang-Undang (UU) Kesehatan No. 17 Tahun 2023.

Ekosistem pertembakauan tengah menghadapi tekanan akibat kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan cukai ini tidak hanya mempengaruhi produktivitas industri rokok, tetapi juga berdampak pada penerimaan negara dan ancaman pemutusan hubungan kerja bagi para pekerja.

Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) mengadakan diskusi mengenai rencana pengesahan Peraturan Pemerintah yang melibatkan ekosistem pertembakauan merupakan turunan dari UU 17 tahun 2023.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memulai uji coba penanaman tembakau sebagai alternatif pada lahan yang kurang produktif.

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pangandaran berencana membangun Pusat Industri Tembakau. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran, Tedi Garnida, menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 30 hektare dari 80 hektare lahan potensial di Pangandaran yang ditanami tembakau.

Para pengusaha rokok menolak aturan yang melarang iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau, termasuk rokok. Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi, menyatakan bahwa larangan ini dapat merugikan industri rokok secara signifikan.

Kenaikan pajak rokok yang akan disertai dengan peningkatan cukai pada tahun depan menjadi tantangan berat bagi pengusaha, konsumen, dan pelaku industri, termasuk para pekerja dan petani tembakau.

Ratusan petani di Bondowoso menyambut dengan antusias musim tanam tembakau tahun ini. Prediksi iklim kemarau basah yang akan berlangsung pada periode musim ini, membuat para petani semangat menanam benih Maesan, varietas unggul tembakau Bondowoso.