Asosiasi petani cengkih dan kelompok pelestari kretek menolak wacana pemerintah terkait pembatasan kadar nikotin dan tar pada produk tembakau, dengan alasan kebijakan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh bahan baku lokal.
Dari perspektif hukum tata negara, Pakar Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga, Dr Gugun EL Guyanie SH L LM berpendapat wacana pembatasan tar dan nikotin perlu diuji secara serius dari aspek konstitusionalitas dan kewenangan regulasi.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengungkapkan kegelisahannya dengan wacana pemerintah melalui Kementerin Kesehatan akan menerapkan pengaturan/pembatasan tar dan nikotin pada produk hasil tembakau.
Rencana pemerintah mengatur batas kadar nikotin dan tar dalam Peraturan Pemerintah No. 28/2024 tentang Kesehatan memicu kekhawatiran keras di kalangan petani tembakau dan cengkih.
Menurut Wakil Sekretaris Umum DPN APINDO, Anggana Bunawan acaman terhadap pelaku usaha dan pekerja di IHT. “Industri hasil tembakau merupakan sektor padat karya yang menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, sehingga kebijakan perlu dipertimbangkan secara komprehensif,” ujarnya dalam forum kajian yang digeral Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Minggu (29/3/2026) seperti dilansir kontan.com, Selasa (31/3).
“Rencana kebijakan larangan bahan tambahan serta pembatasan tar nikotin akan mematikan keunikan kretek yang sangat bergantung pada tembakau dan cengkeh dalam negeri,”
Di tengah gencarnya kampanye anti-rokok global, seolah ada satu suara yang terus-menerus mengulang: perokok adalah biang kerok kematian dini. Paru-paru yang hitam, angka kematian akibat kanker, serta pusaran penyakit degeneratif seperti jantung dan PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronis) apa penyebabnya? Rokok. Namun, apakah hitam-putih begitu persoalannya?
Memasuki persiapan musim tanam tembakau yang diprediksi dimulai antara Maret hingga April, petani tembakau di Temanggung dan DIY was-was dan khawatir. Hal ini tak terlepas dari kepungan dan dorongan regulasi pertembakauan yang berdampak langsung pada sumber penghidupan petani.
Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menolak keras wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok, penetapan kadar masksimal tar dan nikotin serta larangan penggunaan bahan tambahan pada produk hasil tembakau.
THINKWAY.ID – Berdasarkan hasil kajian ilmiah dari Indonesia dan berbagai negara, terdapat karakteristik profil risiko yang berbeda antara produk rokok tembakau alternatif dengan produk tembakau yang dibakar. Produk tembakau alternatif, termasuk produk tembakau yang dipanaskan dan rokok elektronik, memiliki profil risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan produk tembakau yang dibakar seperti rokok. Untuk itu, penting […]
